Siapa yang tak kenal Papua, daerah paling timur di Indonesia ini kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah dan sejumlah kekayaan tersebut bisa mendorong peningkatan daya saing Tanah Air. Tapi sayangnya Bumi Cendrawasih ini pula yang paling terbelakang dan terisolasi dari 33 provinsi lainnya.
Mengutip laman Pemprov Papua, Sabtu 28 Oktober 2017, Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini.
Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto.
Peresmian dilakukan saat Presiden Indonesia kedua itu meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea).
Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh Pemerintah Indonesia yakni bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.
Meski memiliki sejarah penting, tapi warga Papua tidak cuma kesulitan memperoleh air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Warga Papua juga merasakan minimnya akses transportasi sehingga ongkos logistik menjadi mahal. Bahkan, ongkos distribusi nan besar menjadi penyebab utama tingginya harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua.
Selain itu, kondisi geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua yang relatif sulit dijangkau semakin membuat harga logistik melonjak tajam. Pembangunan infrastruktur yang belum maksimal dari pemerintah pun memberikan halangan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta turut serta membangun bumi Papua.
Adapun di Papua harga BBM jenis premium dijual Rp25 ribu hingga Rp55 ribu per liter. Bahkan pernah mencapai Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per liter. Wajar jika harga barang pun dibanderol sangat tinggi. Untuk satu sak gula pasir di Puncak Jaya, misalnya, bisa dihargai sampai Rp1,45 juta dan harga satu sak tepung bisa mencapai sebesar Rp600 ribu.
Biaya logistik yang mahal, minimnya ketersediaan infrastruktur yang mampu menjawab berbagai macam persoalan, hingga sulitnya mengakses air bersih termasuk kesehatan dan pendidikan yang akhirnya menyulitkan untuk warga di Papua meningkatkan tingkat kesejahteraanya. Padahal jika ditelisik, Papua memiliki peluang menjadi kawasan yang berkembang pesat.
BBM Satu Harga Jadi Kunci
Jadi tak salah, jika pembangunan infrastruktur dan kebijakan BBM satu harga dianggap sebagai kata kunci. Atas dasar itu, pemerintah menggelontorkan banyak dana demi pembangunan Papua. Alokasinya adalah pembuatan jalan, bandara, jembatan, dan revitalisasi pelabuhan. Kesemuanya diharapkan mendorong pembangunan Papua lebih menggeliat.
Misalnya untuk Trans Papua dianggarkan sebanyak Rp2,15 triliun. Sebesar Rp739 miliar digunakan untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 kilo meter, dan Rp834,8 miliar untuk pembangunan jalan baru sepanjang 151,34 kilo meter. Sementara sebesar Rp579,4 miliar digunakan untuk proyek pembangunan jembatan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan instruksi mengenai penyetaraan harga BBM di Papua. Hal itu dilakukan melalui keputusan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7174 Tahun 2016, di mana per 1 Oktober diberlakukan harga jual minyak tanah sebesar Rp2.500, minyak solar Rp5.150, dan BBM premium Rp6.450 per liter.
"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Papua, beberapa waktu yang lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017 kedua kota IHK di Provinsi Papua tercatat mengalami perubahan angka indeks yang sama di mana Kota Jayapura dan Merauke mengalami deflasi sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) masing-masing sebesar 129,04 dan sebesar 131,51. (metrotv)