Sikap lembaga Bea Cukai dan Penjaga Perbatasan Amerika Serikat atau Customs and Border Protection (CBP) USA yang menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memicu protes dari pemerintah Indonesia. Meski pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan dan Duta Besarnya di Indonesia sudah meminta maaf, namun hal itu dirasa belum cukup.
Pihak Amerika Serikat diminta memberikan penjelasan soal alasan mereka menolak Panglima TNI Jenderal Gatot. Sejumlah pejabat RI pun bereaksi keras atas sikap Amerika Serikat yang menolak Jenderal Gatot tersebut.
detikcom mencoba menghubungi pihak CBP USA untuk meminta konfirmasi. Salah seorang juru bicara CBP Amerika Serikat, Daniel Hetlage merespons permintaan konfirmasi dari detikcom pada Selasa (24/10/2017). Dia menjawab mewakili Department of Homeland Security (DHS), - Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat-.
Menurut dia pada Sabtu, CBP USA menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahwa Jenderal Gatot akan berkunjung ke AS. Di Bandara Soekarno Hatta, sesuai protokol keamanan Amerika Serikat Jenderal Gatot pun menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan.
"Upaya dilakukan oleh Customs and Border Protection A.S. dan Departemen Luar Negeri AS untuk mengatasi penolakan dan membersihkan penumpang untuk perjalanan sebelum penumpang tiba di bandara (AS)," kata Daniel Hetlage.
"Sayangnya dia ditolak (untuk boarding)," tambah Daniel.
Pihak CBP dan Kedubes AS di Jakarta berkoordinasi untuk mengatasi masalah penolakan tersebut. Setelah dinyatakan clear dan Jenderal Gatot dinyatakan bisa ke Amerika, pihak CBP dan kedutaan pun mencarikan tiket maskapai lain. Namun solusi itu ditolak oleh Jenderal Gatot dan rombongan.
"Penumpang itu diberi nomor penerbangan lain dan masuk ke board. Dia (Jenderal Gatot) memilih untuk tidak bepergian," kata Daniel.
Kedutaan Besar Amerika Serikat, Depertamen Pertananan AS, termasuk CBP pun meminta maaf atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot Nurmantyo dan rombongan tersebut. "Kami menyesal bahwa penumpang (Jenderal Gatot) dan istrinya merasa tidak nyaman. Kami berkomitmen untuk kemitraan strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi kedua negara kita dan terus berupaya untuk memperdalam hubungan tersebut," kata Daniel.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, Meutya Viada Hafid mengatakan penolakan AS terhadap Jenderal Gatot melalui lembaga Customs Border Protection perlu disikapi serius. Pasalnya jika merujuk di situs cbp.gov, maka orang yang dilarang masuk ke AS adalah dia termasuk kategori membahayakan.
"Custom Border Protection ini tugasnya menjaga sebagai border dari masuknya orang-orang berbahaya dan juga memproteksi ekonomi," ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).
"Kita nggak mau ada kegaduhan lagi di dalam negeri sehingga kita betul-betul minta AS untuk jelaskanlah kenapa asal-muasal ada red flag atau pelarangan tersebut," tambah Meutya yang juga politikus Partai Golkar itu.
Berikut ini penjelasan lengkap Juru Bicara CBP, Daniel Hetlage :
I'm responding on behalf of DHS so the below is attributable to a DHS spokesperson:
The U.S. Embassy in Jakarta informed the office of Indonesian General Gatot, who was scheduled to travel to the U.S. for a conference, that due to U.S. security protocols when he arrived at the airport he may be delayed in his ability to board his flight. Efforts were made by U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Department of State to address the boarding denial and clear the passenger for travel before the passenger arrived at the airport.
Unfortunately, he was denied boarding. The issue with his boarding approval was quickly resolved through coordination between the individual's office, CBP, the U.S. Embassy in Jakarta and other U.S. government partners.
The passenger was rebooked on another flight and cleared to board. He chose not to travel. The U.S. Government is dedicated to ensuring that all persons traveling to the United States are screened and properly vetted. We regret that the passenger and his wife were inconvenienced. We are committed to our Strategic Partnership with Indonesia as a way to deliver security and prosperity to both our nations and continue working to further deepen that relationship." (detik)